Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengaplikasikan pembangunan yang responsive gender cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dalam  Rencana strategis  Pemerintah Kota Yogyakarta  yang  menjelaskan secara ideal visi, misi, strategi, tujuan dan capaian tentang keadilan dan kesetaraan gender. Secara konseptual rencana strategis  telah mengakui dan menetapkan nilai dan issu gender sebagai bagian dari pembangunan. Bahkan secara progresif, pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan sasaran pembangunan melalui program affirmasi kepada lima kelompok rentan yaitu, perempuan, anak, lansia, difable dan orang miskin.

      Adanya Realita Ketidakadilan terhadap kaum perempuan  mengakibatkan perempuan menjadi serba tertinggal dan terbelakang (tidak berdaya dan subordinatif) sehingga menghambat pembangunan. Dengan demikian perempuan perlu diberdayakan dengan berbagai program pemberdayaan perempuan agar dapat memiliki akses dalam pembangunan. Selain itu banyaknya realita yang berkembang di masyarakat dimana adanya sikap dan tindakan dikriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum  perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan.Agar tujuan tersebut dapat di capai diperlukan partisipasi  dan komitmen yang kuat dari  Pemerintah Kota Yogyakarta dan semua elemen yang ada di masyarakat.

    Sinergi dan kemitraan program pemberdayaan perempuan sebagai implementasi dari tujuan Pembangunan berkelanjuta (SDG’s) pada tujuan ke 5 adalah Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

    Adanya fakta jumlah perempuan di lembaga legislatif belum representatif serta masih sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan,  berkorelasi dengan keterpinggiran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang rendah. Peran aktif perempuan secara mandiri ataupun yang terlibat dalam organisasi sosial/kemasyarakatan/keagamaan/politik dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Integrasi Issue gender dalam Musrenbang di semua tingkatan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan mendorong perencanaan penganggaran yang responsif gender.

    Dalam rangka Sinergitas dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kota Yogyakarta, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta menyelenggarakan Musrenbang Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 23 Maret 2022 melalui daring dan luring di Ruang Rapat Kunthi Lantai 2 Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta.